Berita Terbaru

Anggaran Infrastruktur Baru Terserap 0,02 Persen Selama Trimester Pertama 2015

KATADATA – Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur tahun ini sebesar Rp 290 triliun, 40 persen lebih tinggi dari anggaran tahun lalu. Meski anggarannya besar, hingga saat ini penyerapannya masih sangat rendah.

Kementerian Keuangan mencatat hingga awal tahun ini serapan anggaran infrastruktur baru mencapai 0,02 persen dari total alokasinya. Anggaran infrastruktur per 27 April hanya terserap Rp 7 triliun, padahal anggarannya mencapai Rp 290 triliun.

“Hanya Rp 7 triliun dari total yang kita anggarkan Rp 290 triliun yang terserap per hari Senin kemarin,” kata Menteri KeuanganBambang Brodjonegoro di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4).

Bambang mengatakan rendahnya penyerapan anggaran ini, salah satunya karena pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 baru baru dilakukan pada Januari 2015. Selain itu, ada beberapa kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami perubahan nomenklatur, yang secara administratif menghambat pencairan anggaran.

Dia berharap penyerapan anggaran infrastruktur bisa segera dilakukan pada bulan depan. Beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran infrastruktur tersebut diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

“Ini penting karena belanja pemerintah tahun 2015 difokuskan pada infrastruktur,” kata Bambang.

Dia juga menjanjikan penyerapan belanja infrastruktur pemerintah pada tahun 2016 akan lebih baik dari tahun ini. Salah satunya karena anggaran tahun depan akan disahkan pada Oktober tahun ini. Jadi, pencairan belanja pemerintah bisa segera dilakukan pada awal tahun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan belanja pemerintah akan efektif berjalan paling lambat akhir Juni mendatang. Jokowi mengakui belanja Pemerintah pada kuartal I yang minim, berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat.

“Nantinya, pada bulan April ini hingga Juni akan terlihat ekonomi kita bergerak,” kata Jokowi dalam pidatonya tadi pagi. “Akan ada banyak jalan, rumah susun, irigasi, dan juga pelabuhan baru yang kita mulai bangun hingga bulan Juni.”

sumber

Iklan

3 Proyek Infrastruktur Raksasa Jokowi

Jakarta – Akhir April 2015 menjadi momentum besar bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan program-program infrastrukturnya. Setidaknya ada 3 mega proyek yang groundbreaking sepekan ini, yaitu proyek Tol Trans Sumatera, Program 1 Juta rumah, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Jokowi menegaskan, proyek-proyek infrastruktur yang menjadi program utamanya pada pekan ini akan segera dimulai. Ia mengakui, untuk memulai sebuah proyek infrastruktur besar butuh persiapan termasuk proses lelang.

Sebelumnya pada 9 Maret 2015, Jokowi melakukan groundbreaking dimulainya pembangunan Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, terbesar di Sumatera.

Pembangunan Bendungan Keureuto tersebut merupakan yang kedua dari program pembangunan 13 bendungan baru selama 2015, yang totalnya 49 bendungan dalam 5 tahun, yang dicanangkan oleh Jokowi. Bendungan pertama yang telah dilakukan groundbreaking ada di Kupang (NTT) yakni Rakmano pada 20 Desember 2014.

Berikut rinciannya ‘kick off’ proyek infrastruktur Jokowi pekan ini seperti dirangkum detikFinance, Rabu (29/4/2015).

1. Satu Juta Rumah

perumahan rakyat

Hari ini, Rabu (29/4/2015) Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan groundbreaking program pembangunan dua tower Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk pekerja/buruh di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan ini merupakan dalam rangkaian hari Buruh Nasional pada 1 Mei 2015. Kegiatan ini juga bagian dari program pembangunan 1 Rumah untuk Rakyat yang dimotori Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pada tahap pertama ini dibangun 103.135 rumah, dari total 331.693 rumah yang akan menggunakan anggaran pemerintah.
Adapun lokasi pembangunan tersebar di 9 daerah, yakni Nias Utara (Sumatera Utara), Kota Pelembang (Sumatera Selatan), Jakarta Barat (DKI Jakarta), Tangerang (Banten), Cirebon (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), Kota Waringin Timur (Kalimantan Tengah), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan).
Pencanangan akan dipusatkan di kawasan industri di Ungaran, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini juga hampir bersamaan dengan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2015. Kegiatan ini dilaksanakan serempak di 8 provinsi oleh Gubernur didampingi Bupati/Walikota yang lokasinya terpilih mewakili pembangunan perumahan di wilayahnya.
Pada saat groundbreaking akan ada beberapa peluncuran program pendukung 1 juta rumah, antara lain:

  1. Kegiatan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan 2 (dua) Tower Rumah Susun Sewa untuk pekerja/buruh di Kabupaten Semarang dengan kapasitas 184 unit rusun.
  2. Peluncuran kebijakan pembiayaan perumahan yaitu penurunan suku bunga KPR-FLPP dari 7,25% menjadi 5% dengan masa kredit sampai dengan 20 tahun bagi MBR
  3. Pemberian Bantuan Uang Muka sebesar Rp 4 juta kepada MBR yang akan membeli rumah pertamanya melalui KPR-FLPP.
  4. Penurunan pembayaran uang muka oleh MBR kepada Bank Pelaksana dari 5% menjadi 1% untuk KPR FLPP Rumah Susun.
  5. Penyerahan secara simbolik Surat Persetujuan Kredit kepada MBR oleh Bank BTN.
  6. Penandatanganan MOU antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tentang Percepatan Penyediaan Rumah Umum Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah.
  7. Penandatanganan MOU antara BPJS-T dengan Gubernur Jawa Tengah, tentang pembangun rumah susun sewa oleh BPJS-T untuk pekerja/buruh di Jawa Tengah.
  8. Pembiayaan Program 1 Juta Rumah terdiri dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp 8,1 triliun, BPJS Ketenagakerjaan Rp 48,5 triliun, Bapertarum-PNS Rp 3,1 triliun, PT Taspen Rp 2 triliun, Perum Perumnas Rp 1 triliun dan FLPP Rp 5,1 triliun.

2. Tol Trans Sumatera

Jalan Tol Semarang Solo

Jokowi akan mulai membangun tol Trans Sumatera pada Kamis (30/4/2015), yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Untuk tahap awal, dimulai pembangunan Tol Trans Sumatera dari ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 km. Tol ini akan terhubung dengan transportasi laut ‘tol laut’ di Selat Sunda hingga ke Merak, Banten.
“Jalan tol Trans Sumatera hari Kamis akan groundbreaking (pemancangan tiang pertama), Lampung ke atas sampai ke Aceh dan kita harap jembatan, konektivitas antar provinsi. Pulau-pulau lain juga akan dimulai,” jelas Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, ada tiga titik kegiatan groundbreaking tol senilai Rp 40 triliun ini yaitu di Bakauheni, Terbanggi dan Palembang.
Konsorsium proyek ini sudah terbentuk yaitu Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga. Saat ini, soal pembebasan lahan sudah ada Surat Penetapan Pembangunan Lokasi Proyek (SP2LP) untuk Bakauheni-Terbanggi Besar.
Rencananya, proses pembangunan akan dimulai dari sisi Merak, Cilegon, Banten khususnya untuk pembangunan ruas tol baru dari pintu tol Merak sampai dengan pelabuhan dengan 4 lajur.
Untuk ruas ini akan menggunakan dana APBN dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, total panjangnya jalan tambahan 3 km yang akan menyambung dengan Tol Tangerang-Merak 72 Km.
Total jalan tol Trans-Sumatera memiliki panjang sekitar 2.600 km. Awalnya ada empat ruas yang didahulukan itu, Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Medan-Binjai (16 km).
Namun dalam perkembangannya prioritas pembangunan di arahkan ke Tol Bakauheni hingga Tanjung Api Api sepanjang 434 km membutuhkan investasi Rp 50 triliun lebih. Hal ini untuk mendukung ‘tol laut’.

3. Mega Proyek Listrik

Pemerintahan Jokowi akan meluncurkan dimulainya sebagian pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Pada Sabtu, 2 Mei 2015, akan ada kegiatan groundbreaking proyek listrik sebanyak 2.000 MW di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, peluncuran akan berlangsung di Yogyakarta. Rencananya akan ada penandatangan dan groundbreaking untuk proyek listrik sebesar 2.000 MW.
Proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 untuk tahap awal berbagai macam jenis, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang paling besar. Namun pemerintah juga akan mendorong pembangunan pembangkit listrik baru terbarukan.
Kegiatan peluncuran proyek pembangkit listrik 35.000 MW akan dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta yang merupakan tempat pembangkit listrik tenaga angin.
Di Samas terdapat pembangkit listrik tenaga angin cukup besar 150 MW. Lokasi ini dipilih karena sebagai komitmen pemerintah membangun pembangkit listrik baru dan terbarukan dalam proyek listrik 35.000 dalam 5 tahun, yang mencakup 15.000 MW oleh swasta dan 10.000 MW oleh PLN.

sumber
gambar, gambar2

April 2015, Proyek Rp 118 T Kementerian PU Dimulai

TEMPO.CO, Bandung – Kementerian Pekerjaan Umum akan mengerjakan proyek infrastruktur sepanjang lima tahun mendatang mulai April 2015. Total dana proyek 2015 sebesar Rp 118 triliun meliputi bidang jalan dan jembatan, infrastruktur air, serta permukiman dan perumahan.

“Kalau ada (proyek) yang fiktif, langsung diborgol seperti narkoba langsung dipecat, tidak ada proses-proses,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Aula Barat ITB, Senin, 23 Maret 2015.

Proyek infrastruktur air, diantaranya membuat waduk baru untuk menambah air baku guna irigasi atau air minum. Selama 5 tahun, 2015-2019, pemerintah menargetkan bisa menampung 17 miliar meter kubik air dari 49 dam baru. “Itu baru 20 persen dari total kebutuhan,” ujarnya.

Saat ini dari 16 waduk yang sudah ada, daya tampungnya 15 miliar meter kubik yang baru memasok 11 persen kebutuhan dari 7,3 juta hektar lahan irigasi. Sebaran 13 lokasi waduk yang dibangun 2015 tersebut diantaranya di Kupang, Wonogiri, Kudus, Aceh, Dompu, dan Tapin, Kalimantan Selatan. Pembangunan waduk baru tersebut, kata Basuki, untuk irigasi kedaulatan pangan.

Di sektor perumahan, per tahun dibangun 1 juta unit. Target ini diturunkan separuhnya karena dinilai tidak memungkinkan secara dana kapasitas dari total kebutuhan 13,5 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan infrastruktur jalan, antara lain meliputi pelebaran jalan nasional dan pembangunan jalan tol anyar. Total selama 5 tahun tersebut ditargetkan mencapai 1000 kilometer, adapun ruas jajalan nasional 2000 kilometer. Proyek jalan tol itu antara lain ruas Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung, kemudian melanjutkan proyek Trans Java Tol yang sempat terkendala di 4 ruas, yakni Pemalang-Batang-Semarang.

Hambatan proyek itu, kata Basuki, karena investor asal Australia tak sanggup dengan anggarannya. Proyek itu kini diambil alih pemerintah. “Sudah negosiasi dan tanda tangan pengambil alihan proyek ke PT Jasa Marga,” kata dia.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Jalil mengatakan, pencapaian target proyek Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan hasil audit 2010-2015 berkisar 98 persen, seperti peningkatan jalan. Masalah yang ditemukan umumnya administrasi, seperti kelemahan kontrak kerja dan pelaksana tidak mampu melaksanakan sesuai kontrak. Pada pembangunan jalan tol baru, ditemukan banyak pencapaian yang tidak sesuai target.

Rencana tol Sumatra misalnya, dari Aceh sampai ke Lampung sepanjang 2.476 kilometer, baru tergarap 43 kilometer pada kurun 2009-2014. “Tidak sesuai harapan karena banyak terkendala masalah pembebasan tanah,” ujar Rizal.

Ia menyarankan untuk pembebasan tanah tersebut, pemerintah membuat satuan tugas khusus dengan melibatkan sejumlah instansi. Dari hasil audit sejumlah proyek infrastruktur tersebut, BPK tidak menemukan anggaran siluman. “Tidak ada kegiatan di Pekerjaan Umum yang fiktif seperti di kementerian lain,” ujarnya.

sumber